Mesjid Agung

Mesjid Agung Al-Muhsinin, Mesjid Kebanggaan Warga Kota Solok

Pulau Belibis

Kawasan Pulau Belibis sebagai salah satu objek wisata keluarga di Kota Solok

Penataan ASN

Penataan ASN Aparatur yang berkualitas dan profesional.

Balaikota Solok

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Solok

Alam Solok

Pembangunan Pertanian sebagai salah satu andalan Kota Solok

SELAMAT DATANG DI WEBSITE BKD KOTA SOLOK - SUMATERA BARAT

Pengambilan Sumpah PNS dari Pelamar Umum

Solok (03/05/2016), Sebanyak 60 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Hasil CAT CPNS 2014 di lingkungan Pemerintah Kota Solok hari ini mengikuti pengambilan sumpah janji PNS sekaligus menerima Surat Keputusan Pengangkatan menjadi PNS. Acara pengambilan sumpah dihadiri oleh Wakil Walikota Solok Reiner, ST, MM. yang dilaksanakan di Gedung Kubuang Tigo Baleh. Pengambilan sumpah janji PNS tersebut diharapkan dapat membentuk kepribadian setiap PNS agar menjadi aparatur pemerintah profesional yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


     Wakil walikota dalam sambutannya mengajak kepada para pegawai yang baru saja diangkat untuk bersungguh-sungguh bekerja membangun Kota Solok. “Di hadapan kita banyak tantangan yang menghadang, tapi dengan semangat bekerja keras kita pasti mampu menghadapinya dengan optimisme tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solok, Ir. Jetson mengatakan, pengangkatan CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemkot Solok sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah janji PNS.
Dalam kesempatan tersebut kepala BKD menyampaikan, pegawai yang baru saja diangkat menjadi PNS ini semoga nantinya mampu menerapkan dan memelihara disiplin pegawai, karena dispilin pegawai merupakan hal penting bagi kesuksesan suatu pemerintahan.

Sosialisasi UU ASN dan Workshop PP 46 Tahun 2011

Untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok melaksanakan Sosialisasi UU ASN dan Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
Kegiatan workshop ini dilaksanakan di Aula SMPN 5 Kota Solok, selama 3 hari yang diikuti oleh pejabat struktural eselon III dan kepala sekolah.


Melalui workshop ini diharapkan setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok mampu menyusun sendiri SKP sesuai dengan tugas jabatan dan rencana kerja tahunan instansi. Disamping untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja sesuai PP No 46 tahun 2011.

Melalui kegiatan workshop ini para peserta diberikan pengetahuan dan aspek penting lain mengenai tata cara penyusunan Sasaran Kerja PNS dan Penilaian Prestasi Kerja PNS, serta praktek langsung melalui simulasi tata cara penyusunan Sasaran Kerja PNS dan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Setelah workshop diharapkan peserta yang telah mengikuti kegiatan workshop dapat menyampaikan dan berbagi pengetahuan yang telah diperoleh kepada Pimpinan dan mengajarkannya kepada PNS lainnya di Instansi masing-masing.

Layanan SMS Kepegawaian

Sebagai bentuk layanan informasi publik, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah mengembangkan layanan kepegawaian berbasis SMS (Short Message Service) yang dapat memberikan informasi terbaru, disamping itu pengguna juga dapat memberikan masukan terkait pelayanan kepegawaian di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

SISKA atau disingkat dengan (Sistem Informasi SMS Kepegawaian) merupakan media komunikasi melalui SMS yang memiliki beberapa fitur yang memungkinkan PNS memperoleh informasi terbaru berkaitan dengan proses usulan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Penetapan NIP CPNS dan pengaduan seputar layanan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

No
Informasi
Format SMS
Contoh
1
Kenaikan Pangkat
KP(spasi)NIP
KP 198501032014012012
2
Pensiun
PENS(spasi)NIP
PENS 195601031982011123
3
NIP CPNS
CPNS#Nama#Tgl. Lahir (ddmmyyyy)
CPNS#Budi#01011985
4
Kritik/Saran
SARAN#Nama#Isi saran
SARAN#BUDI#Mohon respon dipercepat
SMS dikirim ke nomor : 0811 770 4111

Syarat dan ketentuan :
  • SMS hanya berisikan 1 NIP (tidak boleh lebih)
  • NIP bernilai angka, bukan karakter.
  • Penulisan NIP dapat menggunakan NIP baru (18 digit) atau NIP lama (9 digit).
  • Pastikan penulisan NIP benar tanpa mengandung spasi.
  • Layanan hanya dapat memberikan informasi sesuai format yang telah ditentukan diatas.
  • Tidak disarankan untuk membalas kembali setiap SMS balasan yang masuk
  • Layanan ini hanya dapat dipergunakan oleh PNS yang berada dalam wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (Prov. Riau, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Sumatera Barat)
Tarif : Sesuai tarif SMS normal pada masing-masing operator

Tidak Ada Rencana Berhentikan PNS Non Sarjana

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan salah satu cerminan sumber daya manusia berkualitas berasal dari jenjang pendidikan. Untuk itu ke depan, pemerintah ingin agar aparatur sipil negara berasal dari sarjana. Namun bukan berarti PNS non sarjana diberhentikan.

Hal tersebut diungkapkan Yuddy dalam acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkonpan) di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (8/4). Dalam acara tersebut hadir seluruh Deputi Kementerian PANRB, Sekda Provinsi Sumatera Barat; Ali Asmar, Sekda Kota Bukittinggi dan seluruh jajaran SKP Provinsi Sumatera Barat. 

Dikatakan, sumber daya manusia aparatur harus profesional dan kompeten. “Untuk mengerjakan tugas pemerintah bukan SDM yang banyak tetapi orang yang handal," kata Yuddy Chrisnandi. 
Meski begitu, lanjut Yuddy, pemerintah tidak akan langsung memberhentikan ASN yang bukan lulusan sarjana. PNS yang dipensiun dinikan merupakan pegawai yang tidak kompeten, tidak berkinerja, tidak produktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 

Yuddy mengatakan, realisasi untuk kebijakan ini akan dilakukan pada tahun 2017 dan sedang disiapkan formulasinya. "Jumlah PNS idealnya 1,5 persen dari jumlah penduduk. Jadi kira-kira hanya 3,5 juta PNS yang bekerja tetapi yang kompeten," ujar Kemenpan. 

Dikatakan, rasionalisasi pegawai ini untuk membangun good and clean governance. Tanpa itu, akan sulit bererkompetisi dengan negara-negara lain karena kualitas tata kelola pemerintahan yang buruk. "Dengan situasi dan sistem yang buruk tidak mungkin negara kita menjadi daya tarik pelaku ekonomi bisnis baik dalam maupun luar negeri," kata Yuddy.

PNS Lulusan SMA Jangan Takut Terkena Rasionalisasi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berijazah SMA ke bawah tidak perlu khawatir dengan rencana kebijakan rasionalisasi yang akan mulai diberlakukan tahun 2017. Pasalnya, rasionalisasi hanya berlaku bagi aparatur sipil negara yang tidak berkinerja, tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki kompetensi.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, rasionalisasi ASN akan didasarkan pada kajian mendalam yang menekankan pentingnya aspek kinerja, kualifikasi, dan kompetensi. “Jadi tidak perlu khawatir bagi pegawai berijazah SMA yang berkinerja. Masih bisa diberikan kesempatan untuk pendidikan," ujarnya dalam acara Forkompanda di Bukittinggi, Jumat (08/04).

Hal itu disampaikan menanggapi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar yang mengatakan bahwa saat ini marak diperbincangkan di media terkait permasalahan pensiun dini aparatur sipil negara yang memiliki ijazah SMA ke bewah. Isu tersebut membuat aparatur yang bekerja di lingkungan Provinsi Sumatera Barat mengalami keresahan.

Lebih lanjut Setiawan mengatakan, Kebijakan rasionalisasi juga dilakukan dalam rekruitmen CPNS. Dalam dua tahun ke depan, rekruitment PNS harus beorientasi pada program wajib dan prioritas yang di dalamnya termasuk delapan program pokok pemerintah. "Oleh karena itu moratorium kami kecualikan bagi tenaga kesehatan dan pendidikan," katanya.

Setiawan juga mengungkapkan bahwa tantangan manajemen SDM ke depan adalah globaliasi, kompetisi antar negara, teknologi informasi dan digitasi, serta high colaboration. Oleh karena itu SDM Aparatur harus digenjot agar mampu berkompetisi di era kompetisi seperti saat ini.

"Kami sudah mencanangkan bahwa tahun 2019, kita harus mewujudkan smart ASN, yaitu ASN yang berwawasan global, menguasai IT/ teknologi digital dan bahasa asing, serta berdaya networking tinggi (memiliki poin bekerja sama)," ujarnya

Diklat Bendaharawan Tahun 2016

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, bertempat di Parai City Garden Hotel - Sawahlunto berlangsung pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan Tahun 2016 yang telah menjadi agenda kegiatan tahunan BKD Kota Solok. Pendidikan dan latihan ini berlangsung dari tanggal 27 Maret s/d 17 April 2016.
Pengalungan tanda peserta diklat oleh Asisten Sekda. Bidang Pemerintahan Drs. Syaiful Rustam


Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten Sekda. Bidang Pemerintahan Drs. Syaiful Rustam. Dalam sambutan Bapak walikota yang dibacakan oleh Bapak Drs. Syaiful, beliau menyampaikan betapa makin pentingnya peran bendahara bagi suatu organisasi, apalagi dengan adanya pemberlakuan sistem akrual dalam akuntansi pemerintahan. Untuk itu pengetahuan bendahara harus selalu ditingkatkan supaya pengelolaan keuangan negara dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang PNS dari berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Melalui pelatihan bendaharawan ini diharapkan semua peserta pendidikan dan pelatihan mampu menambah pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab bendahara disetiap satuan kerja dituntut dapat mengelola pekerjaannya mulai dari menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dan setelah pelatihan ini diharapkan setiap peserta mampu mempraktekan ilmu yang telah dipelajari selama diklat di instansinya masing-masing.