BKD Kota Solok

Website Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok.

BKD Kota Solok

Website Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok

BKD Kota Solok

Website Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok.

BKD Kota Solok

Website Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok.

BKD Kota Solok

Website Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok.

SELAMAT DATANG DI WEBSITE BKD KOTA SOLOK

Dana PENSIUN PNS

JAKARTA - Pemerintah membantah rumor yang beredar di media sosial tentang pembayaran pensiun PNS yang akan dibayarkan secara langsung mulai tahun 2017. "Tidak benar itu. Sampai saat ini belum ada kebijakan seperti itu," ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja; Minggu (08/02).


Setiawan menegaskan, pembayaran pensiun PNS masih dilakukan seperti saat ini, yang dibayarkan secara bulanan. Informasi yang menyatakan bahwa pembayaran pensiun dilakukan sekaligus, menurutnya hanya hoax yang tidak berdasar. Karena itu, masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan rumor di media sosial yang menyesatkan. "

Setiawan mengimbau masyarakat agar waspada dan lebih jeli dalam menyaring informasi. "Kalau mendapat informasi yang meragukan sebaiknya mengkonfirmasikan ke Kementerian PANRB," imbuhnya. Dikatakan, saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Salah satunya RPP tentang Manajemen ASN," tutur Iwan.

Dalam berita yang sempat dimuat dalam beberapa media sosial itu tertulis seolah-olah Menteri PANRB menyatakan bahwa mulai tahun 2017 pembayaran pensiun akan dilakukan sekaligus. Bahkan pengunggah juga menyertakan foto Menteri Yuddy yang tengah memberikan keterangan kepada pers. Sayangnya tidak dijelaskan, kapan dan di mana perbuataan itu disampaikan. Bahkan disebutkan besaran pensiun mulai dari Rp 500 juta sampai Rp 1,5 Miliar.

Sumber : Menpan

Rasionalisasi Jumlah PNS

JAKARTA - Terkait isu "Pemberhentian Massal PNS" yang sedang hangat diperbincangkan media, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Herman Suryatman, menepisnya dengan tegas bahwa hal tersebut tidak benar. "Jangan sampai gagal paham, isu tersebut tidak benar. Yang benar adalah Kementerian PANRB saat ini tengah melakukan pengkajian rasionalisasi PNS," ungkap Herman di Jakarta, Jumat (08/01).

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, mendorong efisiensi belanja, serta menguatkan kapasitas fiskal negara. Namun demikian, kajian tersebut dipastikan akan mengantisipasi agar proses rasionalisasi PNS tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, bahkan justru sebaliknya, dengan fiskal yang kuat negara bisa meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan PNS, serta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di segala bidang, khususnya terkait pelayanan dasar.

"Sebagaimana disampaikan Pak Menpan, rasionalisasi PNS yang tengah kami kaji ini merupakan konsekuensi dari kebijakan moratorium dalam skema zero growth secara nasional dan negative atau positive growth secara instansional. Namun kami pastikan, pengurangannya dilakukan secara terencana dan terukur" ujar Herman.

Melalui pola alamiah, pengadaan PNS baru nantinya dilakukan secara terbatas, Secana nasional jumlahnya tidak melebihi PNS yang pensiun. “Kan ada ratusan ribu PNS yang pensiun setiap tahunnya, ini yang akan kita isi dengan PNS yang lebih berkualitas. Jadi tidak ada pemberhentian PNS secara semena-mena, apalagi bagi yang kompeten dan berkinerja," terangnya.

Sementara itu Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja, menyampaikan bahwa rencana rasionalisasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari audit organisasi. "Dari audit ini akan diketahui organisasi mana yang tidak efisien atau secara fungsi dapat digabungkan, sekaligus hal ini akan berpengaruh terhadap efisiensi SDM-nya," kata Iwan.

Selanjutnya akan dilakukan pemetaan kompetensi, kualiifikasi dan kinerja. Dari hasil pemetaan tersebut akan terlihat para PNS yg mempunyai kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang baik. Ini bisa dinamakan kelompok utama dan harus dipertahankan. Sebaliknya ada kelompok yang tidak kompeten, tidak cocok kualifikasinya dan tidak produktif atau tidak berkinerja.

"Bagi kelompok inilah perlu dipertimbangkan untuk dilakukan rasionalisasi. Sedangkan untuk kelompok menengah kompetensinya, namun kualifikasi kurang cocok atau sebaliknya, bisa dan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui training, magang dan lain sebagainya," terangnya.

Ditambahkan bahwa rencana rasionalisasi ini juga sebagai dasar pertimbangan rekruitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baru untuk memenuhi tuntutan negara dalam kompetisi global saat ini dan ke depan. Misalnya menghadapi MEA dan AFTA. Karena itu kita harus mengantisipasinya dengan mendapatkan Smart ASN yang berkarakter, mempunyai wawasan global, menguasai informasi dan teknologi, memahami bahasa asing, serta mempunyai daya networking yang baik.

Dengan kata lain, rencana rasionalisasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan berkelas dunia, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dengan kebijakan rasionalisasi ini, diproyeksikan jumlah PNS empat tahun ke depan akan berkurang menembus rasio 1,5 %.

Saat ini rasio PNS terhadap penduduk masih 1,7 %, dimana setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1,7 pegawai. Dijelaskan pula, saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4.517.136 orang. Dari jumlah itu, 1.932.220 diantaranya menduduki jabatan fungsional umum, di mana 59,39%, diantaranya berada di instansi pusat, dan 38,49% di daerah.

Dari analisa jabatan dan analisa beban kerja Kementerian PANRB, terdapat beberapa jabatan fungsional umum yang tidak memiliki rincian kegiatan yang jelas dan bukan merupakan jabatan penunjang utama organisasi. "Oleh karena itu, PNS yang ada pada jabatan fungsional umum ini yang akan dipertimbangkan untuk dirasionalisasi, baik PNS pusat maupun di daerah," tutur Iwan.

Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan kondisinya, misal untuk guru, tenaga kesehatan dan penegak hukum masih kekurangan. “Untuk jabatan-jabatan ini, kemungkinan malah ditambah, namun perbaikan kualitas masih tetap diperlukan,” imbuhnya.

Informasi Penerimaan CPNS 2016

Jakarta-, Kepala Biro Humas BKN, Tumpak Hutabarat menjelaskan hingga saat ini Pemerintah belum membuka formasi CPNS 2016. Namun tidak ada salahnya jika saat ini instansi daerah sudah melakukan analisa kebutuhan pegawai, sehingga jika nantinya ada peluang pengajuan formasi, sudah tergambar jelas kuantitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan.

Pernyataan itu disampaikan Tumpak Hutabarat dalam audiensi dengan sejumlah anggota DPRD dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (26/1/2016), di Gedung I, Kantor Pusat BKN. Kepada para anggota dewan, Tumpak juga menjelaskan Pemerintah daerah perlu pula membangun komitmen para ASN daerah untuk serius menjalankan pekerjaan sebagai abdi negara. “Pada birokrasi, setiap pekerjaan yang dilakukan ASN harus dilaporkan kepada atasannya yang kemudian akan dinilai berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP). Auditor kepegawaian akan memeriksa laporan kinerja yang dilakukan ASN, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak,” jelas Tumpak.


Kesempatan Honorer untuk berkompetisi

Jakarta-Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengimbau tenaga honorer yang tidak lolos seleksi dapat berkompetisi secara terbuka lewat formasi umum. “Silakan bersaing sehat dengan anak-anak muda lainnya, mengikuti seleksi jalur formasi umum, kalau berkompeten kenapa enggak berkompetisi secara umum! ” pungkasnya.

Isu mengenai Pekerja dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat diisi oleh tenaga honorer secara mentah ditepis oleh Bima saat melakukan jumpa pers di ruang kerjanya Kamis, (7/1). Menurutnya, dasar rekrutmen P3K hanya untuk SDM dengan kompetensi yang tidak tersedia di kalangan PNS.

“Artinya, kebutuhan P3K hanya diperuntukkan untuk suatu keahlian yang benar-benar dibutuhkan Pemerintah tetapi tidak ditemukan pada SDM PNS. Jadi, tidak tepat jika ada pemikiran bahwa honorer dapat mengisi kebutuhan P3K, ” ungkapnya.

Untuk itu, Bima menyarankan tenaga honorer seharusnya tidak perlu khawatir tidak lolos seleksi, jika memiliki kompetensi harus berani dan mampu bersaing secara umum.

Bima, lebih lanjut menyampaikan kepada pers bahwa perlunya perbaikan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur.

“Apalagi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) menuntut daya saing, jadi kompetensi menjadi mutlak, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur kita, ” tandasnya.

Rapat Koordinasi Kepegawaian

Solok. (17/12/2015). Di akhir tahun 2015, BKD Kota Solok kembali mengadakan Rapat koordinasi Kepegawaian yang dilaksanakan Kamis, 17 Desember 2015 di Aula Bappeda Kota Solok. Rakor kepegawaian telah menjadi agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok. Rakor dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok dan dihadiri 60 orang terdiri dari Pengelola Kepegawaian dari seluruh SKPD/ Instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Tujuan dari rapat koordinasi tersebut adalah sosialisasi aturan/ kebijakan baru dan penyamaan persepsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Beberapa materi yang dibahas antara lain : evaluasi ePUPNS, SIMPEG, Penataan jabatan PNS dan penegakan disiplin PNS.

Rakor diawali dengan laporan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok, Ir. Jetson, M.T. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Rakor Kepegawaian ini dimaksudkan untuk mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan kepegawaian di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.

Selanjutnya kepala BKD menyampaikan bahwa PNS merupakan pilar terpenting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, disamping pilar kelembagaan dan ketatalaksanaan.


Pengambilan Sumpah ASN

Solok (8/12/2015), Sebanyak 77 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori I dan II di lingkungan Pemerintah Kota Solok mengikuti pengambilan sumpah janji PNS dan langsung diangkat menjadi PNS. Acara yang dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Solok Ir. Helmiyati yang dilaksanakan di Gedung Kubuang Tigo Baleh. Pengambilan sumpah janji PNS tersebut diharapkan dapat membentuk kepribadian setiap PNS agar menjadi aparatur pemerintah profesional yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

         Plt. Sekda dalam sambutannya mengajak kepada para pegawai yang baru saja diangkat untuk bersama-sama bekerja membangun Kota Solok. “Di hadapan kita banyak tantangan yang menghadang, tapi dengan semangat bekerja keras kita pasti mampu menghadapinya dengan optimisme tinggi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut  mengatakan, pegawai yang baru saja diangkat, ke depan agar memprioritaskan disiplin pegawai, karena dispilin pegawai merupakan hal penting bagi kesuksesan suatu pemerintahan.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solok, Ir. Jetson mengatakan, pengangkatan CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemkot Solok sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah janji PNS.
“Saya ucapkan selamat kepada para pegawai yang baru saja di angkat menjadi PNS, sumpah dan janji yang baru saja bapak dan ibu ucapkan merupakan bentuk kesediaan untuk bekerja keras, dalam mensukseskan setiap program pembangunan yang tengah dilaksanakan,” ungkapnya.