SELAMAT DATANG DI WEBSITE BKD KOTA SOLOK - SUMATERA BARAT

Mesjid Agung

Mesjid Agung Al-Muhsinin, Mesjid Kebanggaan Warga Kota Solok

Seleksi JPT Sekda

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Solok Tahun 2016

Penataan ASN

Penataan ASN Aparatur yang berkualitas dan profesional.

Balaikota Solok

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Solok

Alam Solok

Pembangunan Pertanian sebagai salah satu andalan Kota Solok

Seleksi Terbuka Sekda Pemerintah Kota Solok

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2016, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Solok mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Solok.


Untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya silahkan  KLIK DISINI



Informasi tentang Pengadaan ASN 2016

Tahun 2016 Pemerintah sangat membatasi penerimaan pegawai dari pelamar umum, kecuali untuk pengangkatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian, semuanya diterima tetap melalui seleksi dengan sistem CAT.

Informasi lebih lanjut dapat dibaca melalui SE Menpan berikut:

Download SE Menpan [430 KB]


Seleksi JPT Kab. Pasaman Barat

Meneruskan informasi dari BKD Kabupaten Pasaman. Dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Pasaman Barat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016, dibuka kesempatan kepada seluruh pegawai negeri sipil se-indonesia untuk mengikuti seleksi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Untuk persyaratan dan ketentuan pendaftaran dapat dilihat di http://bkd.pasamanbaratkab.go.id



Sanksi bagi PNS yang tidak mematuhi aturan Pengalihan PNS

Berkenaan dengan telah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) terdapat sembilan urusan pemerintahan yang dialihkan antara Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi dan Pemerintahan Pusat diantaranya Bid. Pengelola Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan, Bid. Pendidikan Menengah, Bid. Rehabilitasi, Perlindungan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan, Bid. Penyuluh/Petugas Lapangan KB, Bid. Penyuluh Perikanan Nasional,  Bid. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan B, Bid. Metrologi Legal, Bid. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bid. Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun bagi PNS yang “TIDAK BERSEDIA” dialihkan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.



Larangan PNS menerima Gratifikasi

Sudah menjadi kelaziman menjelang hari raya Idul Fitri banyak pihak saling memberi hadiah atau pemberian, namun tidak demikian dengan aparatur negara, khususnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (PANRB) menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima hadiah atau pemberian.


Rapat koordinasi Kepegawaian 2016

Solok (31/5/2016). Diakhir semester I Tahun 2016, BKD Kota Solok mengadakan Rapat koordinasi Kepegawaian yang dilaksanakan selasa, 31 Mei 2016 di Aula Bappeda Kota Solok. Rakor kepegawaian telah menjadi agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok. Rakor dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok dan dihadiri 70 orang terdiri dari Pengelola Kepegawaian dari seluruh SKPD/ Instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Tujuan dari rapat koordinasi tersebut adalah sosialisasi aturan/ kebijakan baru dan penyamaan persepsi tentang kepegawaian. Beberapa issu penting yang diangkat antara lain : Rencana Rasionalisasi PNS, evaluasi pelaksanaan SIMPEG, penegakkan disiplin PNS.

Rakor diawali dengan Penyampaian beberapa issu penting oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok, Ir. Jetson, M.T. Pada kesempatan tersebut kepala BKD menyampaikan bahwa Pemerintah akan melakukan Rasionalisasi PNS, dimana yang menjadi target adalah PNS yang tidak berkinerja.

Pelaksanaan Rakor Kepegawaian ini juga dimaksudkan untuk mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan kepegawaian di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.