SELAMAT DATANG DI WEBSITE BKD KOTA SOLOK - SUMATERA BARAT

Mesjid Agung

Mesjid Agung Al-Muhsinin, Mesjid Kebanggaan Warga Kota Solok

Seleksi JPT Sekda

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Solok Tahun 2016

Penataan ASN

Penataan ASN Aparatur yang berkualitas dan profesional.

Balaikota Solok

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Solok

Alam Solok

Pembangunan Pertanian sebagai salah satu andalan Kota Solok

Seleksi Terbuka Sekda Pemerintah Kota Solok

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2016, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Solok mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Solok.


Untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya silahkan  KLIK DISINI



Informasi tentang Pengadaan ASN 2016

Tahun 2016 Pemerintah sangat membatasi penerimaan pegawai dari pelamar umum, kecuali untuk pengangkatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian, semuanya diterima tetap melalui seleksi dengan sistem CAT.

Informasi lebih lanjut dapat dibaca melalui SE Menpan berikut:

Download SE Menpan [430 KB]


Diklat PIM IV Tahun 2016

Pertengahan Juli tahun ini BKD Kota Solok kembali mengadakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diikuti oleh 40 ASN Pemko Solok.
Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi aparatur Pemko Solok ini dihadiri langsung oleh Walikota Solok H. Zul Elfian Dt. Tianso, SH. MSi yang didampingi oleh kepala Badan diklat Provinsi Sumatera Barat H. Rosman Effendi,SE,SH,MM dan dihadiri oleh kepala SKPD terkait.

Diklat PIM kali ini diselenggarakan dari tanggal 18 Juli sampai dengan 11 November 2016 dengan menerapkan pola baru. Melalui Diklat kepemimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan.  Jika sebelumnya keluaran peserta diklat hanya menghasilkan sebuah dokumen kertas kerja, maka dalam diklat model baru ini, peserta diklat diminta mampu membuat suatu perubahan nyata.

Salah satu perbedaan Diklat PIM IV pola baru ini adalah dari segi output yang dihasilkan dimana lebih menekankan pada proyek perubahan apa yang dilakukan ditempat kerja selama kurang lebih 60 hari yang pada metode sebelumnya hanya menghasilkan Kertas Kerja Perorangan (KKP). 

Tahun ini Diklat PIM IV bagi aparatur Pemko Solok diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari 31 orang pejabat eselon IVa dan IVb serta 9 orang fungsional umum. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ini dilaksanakan di Hotel Parai City Garden Kota Sawahlunto.
Pelaksanaan diklat PIM kali ini masih dilaksanakan diluar kota Solok Mengingat Kota Solok belum memiliki fasilitas untuk penyelenggaraan Diklat sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat.


Seleksi JPT Kab. Pasaman Barat

Meneruskan informasi dari BKD Kabupaten Pasaman. Dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Pasaman Barat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016, dibuka kesempatan kepada seluruh pegawai negeri sipil se-indonesia untuk mengikuti seleksi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Untuk persyaratan dan ketentuan pendaftaran dapat dilihat di http://bkd.pasamanbaratkab.go.id



Sanksi bagi PNS yang tidak mematuhi aturan Pengalihan PNS

Berkenaan dengan telah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) terdapat sembilan urusan pemerintahan yang dialihkan antara Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi dan Pemerintahan Pusat diantaranya Bid. Pengelola Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan, Bid. Pendidikan Menengah, Bid. Rehabilitasi, Perlindungan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan, Bid. Penyuluh/Petugas Lapangan KB, Bid. Penyuluh Perikanan Nasional,  Bid. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan B, Bid. Metrologi Legal, Bid. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bid. Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun bagi PNS yang “TIDAK BERSEDIA” dialihkan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.



Larangan PNS menerima Gratifikasi

Sudah menjadi kelaziman menjelang hari raya Idul Fitri banyak pihak saling memberi hadiah atau pemberian, namun tidak demikian dengan aparatur negara, khususnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (PANRB) menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima hadiah atau pemberian.