Tiga menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Yuddy Chrisnandi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menandatangani Surat Keputusan Bersama Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2016. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani di kantor Menko PMK, Jakarta, Kamis (25/6).

Berdasarkan SKB 3 Menteri tersebut, jumlah hari libur dan cuti bersama tahun 2016 sama dengan di tahun 2015 yaitu sebanyak 19 hari, dengan rincian libur nasional sebanyak 15 hari dan cuti bersama sebanyak 4 hari. "Alhamdulillah hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2015, sudah ditandatangani kesepakatan bersama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2016 antara Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Puan Maharani. Puan mengatakan, ada 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama yang sudah ditetapkan. Menurutnya, keputusan tersebut sudah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah melalui rapat koordinasi.

Pengaturan cuti bersama dan hari libur nasional ini dilakukan dengan latar belakang antara lain peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan hari kerja, hari libur dan cuti bersama sehingga dapat meningkatkan Produktivitas kerja, peningkatan sektor pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi, dan kompensasi bagi PNS yang tidak pernah atau kesulitan waktu mengambil cuti.

"Diharapkan dengan adanya keputusan ini semua pihak yang memerlukan tanggal-tanggal tersebut agar bisa disesuaikan dengan jadwal mereka. Kemudian agar keputusan ini bisa bermanfaat dan memiliki implikasi untuk kebijakan bagi bangsa dan negara," kata Puan.

Sementara itu, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, akan ada sanksi bagi PNS yang bolos atau tidak mengikuti peraturan dalam SKB 3 Menteri tersebut. Menurutnya, pemberian sanksi merupakan hal yang lumrah. "Sanksi disiplin PNS tetap berlaku, ada sanksi yang ringan, sedang, dan berat. Kalau misalnya PNS bolos dari jadwal kerja yang ditetapkan maka akan diberikan sanksi ringan yaitu teguran secara langsung. Kemudian ada juga sanksi sedang seperti mengeluarkan surat teguran, dan sanksi berat seperti tidak diberikan tunjangan atau karirnya terhambat," kata Yuddy.

sumber : menpan
Posted by bkd kota solok On 6/25/2015 No comments Selengkapnya
Badan Kepegawaian Negara tahun ini akan mengadakan sensus kepegawaian kembali setelah 12 tahun yang lalu pernah dilakukan. Hal ini didasari oleh masih banyaknya PNS yang belum ikut terdata dengan baik pada waktu PUPNS tahun 2003.

Ruang lingkup pendataan ulang ini meliputi :
1. Data pokok PNS
2. Data Riwayat pangkat, jabatan, pendidikan, keluarga, dll
3. Data sosial ekonomi PNS (sekaligus untuk LHKPN)
4. Data kompetensi dan potensi PNS

Perbedaan mencolok dari metode sebelumnya adalah pendataan ulang ini akan dilakukan secara online, dimana seluruh PNS akan melakukan updating datanya secara mandiri, persis seperti pendaftaran CPNS tahun 2014, masing-masing PNS akan diberikan user ID dan password untuk mengakses datanya.

Sumber BKN menyebutkan bahwa PUPNS online ini adalah sebuah keharusan, tidak ada alasan untuk tidak ikut pendataan dan mendapatkan user ID, walaupun PNS yang bersangkutan sama sekali tidak mengerti dengan Teknologi Informasi.
Dalam proses PUPNS ini Badan Kepegawaian kabupaten/kota hanya berfungsi sebagai verifikator, sementara yang melakukan entry dan update data adalah PNS itu sendiri.

Aplikasi ini nantinya mengusung konsep Cloud Computing, dimana update data bisa dilakukan dimana saja sepanjang ada koneksi internet.

Satu penegasan dalam e-PUPNS 2015 yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara adalah, "BAGI PNS YANG TIDAK MENGIKUTI e-PUPNS 2015, MAKA AKAN DIANGGAP SUDAH BERHENTI/PENSIUN DAN TIDAK BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KEPEGAWAIAN.
Posted by bkd kota solok On 6/12/2015 No comments Selengkapnya
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solok kembali mengadakan Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemko Kota Solok. Acara pembukaan dibuka secara langsung oleh Walikota Solok  H.Irzal Ilyas, MM, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badiklat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala BKD Kota Solok, dan beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Diklat Prajabatan kali diselenggarakan dalam 2 angkatan dan diikuti oleh CPNS dari honorer Kategori  I dan II. Untuk pelaksanaannya, LPJ CPNS dari honorer Kategori I dan II untuk satu angkatan berlangsung selama 6 hari aktivitas kelas.

Dalam sambutannya, Perwakilan Badiklat menyampaikan bahwa metode baru dalam pelaksanaan diklat prajabatan saat ini bertujuan agar PNS dapat lebih mendalami pekerjaan dan memiliki integritas yang tinggi sebagai aparatur negara.


Sementara itu, Walikota Solok berpesan kepada para peserta agar dapat melakukan aktualisasi pada setiap melakukan tugas yang diberikan, dan pada kesempatan tersebut walikota juga berpesan supaya para peserta untuk mengubah pola pikir yang selama ini ada, jangan hanya ikut diklat prajabatan asal lulus, tanpa mendapat ilmu apapun, Karena saat ini setiap PNS dituntut untuk memiliki keterampilan.
Posted by bkd kota solok On 6/03/2015 No comments Selengkapnya
SISTEM penggajian aparatur sipil negara (ASN) alias PNS, rencananya mulai tahun 2016 akan diubah. Selama ini, ASN terutama PNS dari golongan satu sampai empat di semua daerah memiliki gaji yang sama. Padahal dari sisi pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, dan biaya hidup, berbeda-beda.

Bagaimana konsep baru tersebut? Berikut penjelasan Kepala (BKN) Bima Haria Wibisana, yang baru dilantik beberapa hari lalu.

Pemerintah akan membuat cluster penggajian PNS, bisa dijelaskan lebih lanjut Pak?

Jadi begini, sistem cluster ini sudah dibahas lama di internal pemerintah. Hanya saja saat pembahasan masih terjadi perbedaan pendapat. Salah satunya, pertimbangan berpindahnya PNS dari daerah A ke daerah B karena gajinya lebih tinggi. Jika terjadi perpindahan, otomastis daerah A akan kekurangan pegawai. Nah ini pemerintah harus hati-hati sekali.

Pertimbangan lain sistem yang baru itu?

Pertimbangan lainnya juga adalah seberapa besar pengaruhnya kepada APBN. Sebab, setiap kenaikan gaji PNS, pengaruhnya sangat besar ke APBN. Itu sebabnya dalam penentuan gaji, pemerintah sangat berhati-hati.

Apakah pemerintah serius memberlakukan sistem cluster ini?

Meski masih dalam tataran konsep, namun pemberlakuannya kami rencanakan Januari 2016. Karena itu Desember mendatang, pemerintah akan menyosialisasikan sistem cluster penggajian.

Bagaimana detilnya penggajian sistem cluster ini?

Sistem cluster itu adalah besaran gaji yang diterima PNS diklasifikasikan sesuai rayon. Salah satu tolok ukurnya adalah PAD, jumlah penduduk, tingkat kemahalan, dan lain-lain.

Di dalam RPP Gaji dan Tunjangan PNS, komponen gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Nah, dari tiga komponen tersebut, besar gaji pokok setiap PNS sama baik pusat dan daerah, tergantung golongannya berapa. Sedangkan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan berbeda-beda. Nah ini yang kita buat cluster. Jadi setiap daerah berbeda jumlahnya.

Apa langkah yang sudah dilakukan untuk kajian konsep ini?

Saat ini kami tengah melakukan simulasi sistem cluster di tiap-tiap daerah. Dari simulasi ini baru ditetapkan berapa persentase masing-masing daerah. Contohnya di DKI Jakarta, bila persentasenya kecil maka dananya berlebih. Sebaliknya di daerah yang PAD-nya kecil, kalau persentase gajinya diperbesar, pemda yang akan kelabakan karena susah membayar. Bisa-bisa daerahnya tidak membangun infrastruktur.

Bagaimana dengan sistem pensiun?

Rancangan PP Pensiun, Rancangan PP Gaji dan Tunjangan menjadi satu paket. Dalam Rancangan PP pensiun, opsi yang dipilih pemerintah adalah pembayarannya dengan cara mengiur. Kalau sebelumnya pemerintah tidak mengiur tapi membayar sekaligus, ke depan pemerintah mengiur tiap bulan bersama-sama PNS. Namun iuran PNS kecil, yang lebih besar iurannya adalah pemerintah. Nantinya setelah pensiun, lembaga pengelola dana pensiun yang akan membayarkannya kepada pemerintah.
Posted by GREEN... On 5/25/2015 No comments Selengkapnya
Sebagai akhir dari proses penerimaan CPNS Tahun 2014, Pada hari Rabu, 29 April 2015 sebanyak 60 CPNS yang dinyatakan lolos tes CAT menerima Surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Walikota Solok H. Irzal Ilyas Dt.Lawik Basa, MM Bertempat di Gedung Kubung Tigo Baleh Kota Solok.
Dalam sambutannya sekaligus menyerahkan SK CPNS walikota berpesan kepada CPNS yang telah lulus agar mampu menunjukan kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam karya nyata melalui hasil kerja yang baik dengan penuh inovasi atas tugas yang diberikan.

Penghargaan dan apresiasi juga disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok yang telah berhasil melaksanakan pengadaan tes CPNS tahun 2014 melalui sistem CAT secara mandiri yang dibuktikan dengan piagam penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara.

Dari 65 Formasi yang dibuka dari Kementrian PAN-RB, terdapat 1.594 pelamar yang lulus tahapan verifikasi. dan dari 1.502 pelamar yang mengikuti ujian yang memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus hanya 60 orang.
Selanjutnya, 60 orang CPNS ini pada tahap awal akan menjalani orientasi lapangan selama 2 bulan secara bergantian di beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
Posted by bkd kota solok On 4/30/2015 No comments Selengkapnya