Mesjid Agung

Mesjid Agung Al-Muhsinin, Mesjid Kebanggaan Warga Kota Solok

Rumah Pohon

Rumah Pohon sebagai salah satu objek wisata di Kota Solok

Penataan ASN

Penataan ASN Aparatur yang berkualitas dan profesional.

Balaikota Solok

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Solok

Alam Solok

Pembangunan Pertanian sebagai salah satu andalan Kota Solok

SELAMAT DATANG DI WEBSITE BKD KOTA SOLOK - SUMATERA BARAT

Layanan SMS Kepegawaian

Sebagai bentuk layanan informasi publik, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah mengembangkan layanan kepegawaian berbasis SMS (Short Message Service) yang dapat memberikan informasi terbaru, disamping itu pengguna juga dapat memberikan masukan terkait pelayanan kepegawaian di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

SISKA atau disingkat dengan (Sistem Informasi SMS Kepegawaian) merupakan media komunikasi melalui SMS yang memiliki beberapa fitur yang memungkinkan PNS memperoleh informasi terbaru berkaitan dengan proses usulan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Penetapan NIP CPNS dan pengaduan seputar layanan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

No
Informasi
Format SMS
Contoh
1
Kenaikan Pangkat
KP(spasi)NIP
KP 198501032014012012
2
Pensiun
PENS(spasi)NIP
PENS 195601031982011123
3
NIP CPNS
CPNS#Nama#Tgl. Lahir (ddmmyyyy)
CPNS#Budi#01011985
4
Kritik/Saran
SARAN#Nama#Isi saran
SARAN#BUDI#Mohon respon dipercepat
SMS dikirim ke nomor : 0811 770 4111

Syarat dan ketentuan :
  • SMS hanya berisikan 1 NIP (tidak boleh lebih)
  • NIP bernilai angka, bukan karakter.
  • Penulisan NIP dapat menggunakan NIP baru (18 digit) atau NIP lama (9 digit).
  • Pastikan penulisan NIP benar tanpa mengandung spasi.
  • Layanan hanya dapat memberikan informasi sesuai format yang telah ditentukan diatas.
  • Tidak disarankan untuk membalas kembali setiap SMS balasan yang masuk
  • Layanan ini hanya dapat dipergunakan oleh PNS yang berada dalam wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (Prov. Riau, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Sumatera Barat)
Tarif : Sesuai tarif SMS normal pada masing-masing operator

Tidak Ada Rencana Berhentikan PNS Non Sarjana

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan salah satu cerminan sumber daya manusia berkualitas berasal dari jenjang pendidikan. Untuk itu ke depan, pemerintah ingin agar aparatur sipil negara berasal dari sarjana. Namun bukan berarti PNS non sarjana diberhentikan.

Hal tersebut diungkapkan Yuddy dalam acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkonpan) di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (8/4). Dalam acara tersebut hadir seluruh Deputi Kementerian PANRB, Sekda Provinsi Sumatera Barat; Ali Asmar, Sekda Kota Bukittinggi dan seluruh jajaran SKP Provinsi Sumatera Barat. 

Dikatakan, sumber daya manusia aparatur harus profesional dan kompeten. “Untuk mengerjakan tugas pemerintah bukan SDM yang banyak tetapi orang yang handal," kata Yuddy Chrisnandi. 
Meski begitu, lanjut Yuddy, pemerintah tidak akan langsung memberhentikan ASN yang bukan lulusan sarjana. PNS yang dipensiun dinikan merupakan pegawai yang tidak kompeten, tidak berkinerja, tidak produktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 

Yuddy mengatakan, realisasi untuk kebijakan ini akan dilakukan pada tahun 2017 dan sedang disiapkan formulasinya. "Jumlah PNS idealnya 1,5 persen dari jumlah penduduk. Jadi kira-kira hanya 3,5 juta PNS yang bekerja tetapi yang kompeten," ujar Kemenpan. 

Dikatakan, rasionalisasi pegawai ini untuk membangun good and clean governance. Tanpa itu, akan sulit bererkompetisi dengan negara-negara lain karena kualitas tata kelola pemerintahan yang buruk. "Dengan situasi dan sistem yang buruk tidak mungkin negara kita menjadi daya tarik pelaku ekonomi bisnis baik dalam maupun luar negeri," kata Yuddy.

PNS Lulusan SMA Jangan Takut Terkena Rasionalisasi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berijazah SMA ke bawah tidak perlu khawatir dengan rencana kebijakan rasionalisasi yang akan mulai diberlakukan tahun 2017. Pasalnya, rasionalisasi hanya berlaku bagi aparatur sipil negara yang tidak berkinerja, tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki kompetensi.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, rasionalisasi ASN akan didasarkan pada kajian mendalam yang menekankan pentingnya aspek kinerja, kualifikasi, dan kompetensi. “Jadi tidak perlu khawatir bagi pegawai berijazah SMA yang berkinerja. Masih bisa diberikan kesempatan untuk pendidikan," ujarnya dalam acara Forkompanda di Bukittinggi, Jumat (08/04).

Hal itu disampaikan menanggapi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar yang mengatakan bahwa saat ini marak diperbincangkan di media terkait permasalahan pensiun dini aparatur sipil negara yang memiliki ijazah SMA ke bewah. Isu tersebut membuat aparatur yang bekerja di lingkungan Provinsi Sumatera Barat mengalami keresahan.

Lebih lanjut Setiawan mengatakan, Kebijakan rasionalisasi juga dilakukan dalam rekruitmen CPNS. Dalam dua tahun ke depan, rekruitment PNS harus beorientasi pada program wajib dan prioritas yang di dalamnya termasuk delapan program pokok pemerintah. "Oleh karena itu moratorium kami kecualikan bagi tenaga kesehatan dan pendidikan," katanya.

Setiawan juga mengungkapkan bahwa tantangan manajemen SDM ke depan adalah globaliasi, kompetisi antar negara, teknologi informasi dan digitasi, serta high colaboration. Oleh karena itu SDM Aparatur harus digenjot agar mampu berkompetisi di era kompetisi seperti saat ini.

"Kami sudah mencanangkan bahwa tahun 2019, kita harus mewujudkan smart ASN, yaitu ASN yang berwawasan global, menguasai IT/ teknologi digital dan bahasa asing, serta berdaya networking tinggi (memiliki poin bekerja sama)," ujarnya

Diklat Bendaharawan Tahun 2016

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, bertempat di Parai City Garden Hotel - Sawahlunto berlangsung pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan Tahun 2016 yang telah menjadi agenda kegiatan tahunan BKD Kota Solok. Pendidikan dan latihan ini berlangsung dari tanggal 27 Maret s/d 17 April 2016.
Pengalungan tanda peserta diklat oleh Asisten Sekda. Bidang Pemerintahan Drs. Syaiful Rustam


Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten Sekda. Bidang Pemerintahan Drs. Syaiful Rustam. Dalam sambutan Bapak walikota yang dibacakan oleh Bapak Drs. Syaiful, beliau menyampaikan betapa makin pentingnya peran bendahara bagi suatu organisasi, apalagi dengan adanya pemberlakuan sistem akrual dalam akuntansi pemerintahan. Untuk itu pengetahuan bendahara harus selalu ditingkatkan supaya pengelolaan keuangan negara dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang PNS dari berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Melalui pelatihan bendaharawan ini diharapkan semua peserta pendidikan dan pelatihan mampu menambah pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab bendahara disetiap satuan kerja dituntut dapat mengelola pekerjaannya mulai dari menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dan setelah pelatihan ini diharapkan setiap peserta mampu mempraktekan ilmu yang telah dipelajari selama diklat di instansinya masing-masing.

Rasionalisasi Pegawai yang Rasional

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memahami rencana rasionalisasi pegawai secara rasional, bukan emosional.

Saat ini menurut Yuddy, ada sekira 244 kabupaten/kota yang komposisi belanja aparatur pada APBD-nya diatas 50 persen. Hal tersebut merupakan fenomena pemerintahan yang kurang rasional, harusnya sebagian besar APBD dialokasikan untuk belanja publik.

"Karena itu harus ada rasionalisasi pegawai. Diawali audit organisasi, dilanjutkan pemetaan pegawai, serta nantinya berujung pada pengurangan pegawai secara proporsional sesuai dengan kondisi objektif masing-masing," ungkap Yuddy.

Rencana tersebut saat ini dalam pengkajian jajaran Kementerian PANRB.  Ada tahapannya dan semua itu akan dilakukan dengan pendekatan yang rasional. Dalam waktu dekat, Kementerian PANRB akan mengeluarkan aturan teknis untuk memetakan SDM di daerah, baik dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan.

Dengan kebijakan rasionalisasi, pemerintah menargetkan penurunan belanja pegawai secara nasional dari 33,8 persen menjadi 28 persen dari total APBN/APBD selama rentang 2015-2019.

"Dengan target menurunkan sekitar 5 persen belanja pegawai, baik pusat maupun daerah, diproyeksikan jumlah pegawai yang akan dirasionalisasi sekitar satu juta orang sampai tahun 2019," kata Yuddy.

Namun demikian, tambah Yuddy, pengurangan tersebut sebagiannya dapat dipenuhi melalui skema alami, yakni dengan menunggu pegawai yang pensiun yang jumlahnya sampai dengan tahun 2019 diperkirakan mencapai 500 ribu pegawai.

"Jadi bagi para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, khususnya Bupati dan Walikota tidak perlu khawatir. Silahkan lakukan audit organisasi dan petakan pegawainya masing-masing. Baru kemudian dianalisis, berapa kebutuhan pegawai serta bagaimana kemampuan APBD untuk membiayainya," terang Menteri Yuddy.

Menurutnya, daerah yang komposisi belanja pegawainya lebih besar daripada belanja publik, bahkan ada yang sampai menembus 70 persen, masuk dalam kategori tidak aman karena akan mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan. "Untuk memperbaiki jalan, memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang bagus, serta layanan dasar lainnya tidak akan mampu. Pembangunan daerahnya pasti terhambat," kata Yuddy.

Karena itu, bagi pemerintah daerah yang belanja pegawainya tambun agar mengevaluasi diri dan jangan berpikir nambah terus formasi. Menteri Yuddy menegaskan, bagi daerah yang belanja pegawainya lebih besar dari belanja publik, pemberian formasi pegawainnya benar-benar dilakukan secara ketat.

Kebijakan rasionalisasi pegawai ini rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2017. "Desainnya sedang kami persiapkan, berbagai dampaknya pun tengah kami hitung dan kami antisipasi. Isyaallah akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kinerja pemerintahan, serta tidak akan menimbulkan kegaduhan," tutur Yuddy.

Penghentian Layanan Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menutup layanan kepegawaian kepada 93.721 PNS yang hingga 31 Januari 2016 tidak melakukan registrasi dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS). Seperti telah diinformasikan, batas 31 Januari 2016 adalah batas perpanjangan registrasi PUPNS setelah sebelumnya ditetapkan bahwa pendaftaran PUPNS ditutup pada 31 Desember 2015. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala BKN dengan nomor : K 26-30/V 2-1/99 perihal Tindak Lanjut e-PUPNS yang diterbitkan pada pada 5 Januari 2015 BKN. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa pendaftaran/registrasi susulan e-PUPNS diberikan batas waktu hingga 31 Januari 2016.


Ditutupnya layanan kepegawaian membawa arti 93.721 PNS tersebut  tidak dapat menerima pemrosesan kenaikan pangkat, mutasi dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian. Hal itu merupakan konsekwensi tidak responsnya mereka terhadap imbauan melakukan registrasi sebagai sebuah program nasional menuju terwujudnya database kepegawaian yang update, akurat dan terpercaya. Kebijakan blocking layanan kepegawaian juga ditujukan kepada PNS yang pada periode hingga 31 Januari 2016 telah mengajukan permohonan pemrosesan layanan kepegawaian ke BKN, namun tidak melakukan registrasi PUPNS.

Dalam proses pelaksanaan PUPNS, pascapenutupan registrasi per 31 Januari 2016, BKN akan lebih berkonsentrasi pada proses verifikasi data PNS yang sudah melakukan registrasi dan update data. Selain itu, BKN juga akan merekap keseluruhan data informasi kompetensi PNS yang telah tertuang dalam PUPNS. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit, seperti yang menjadi amanah UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan sistem merit dalam Undang-Undang tersebut adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, rasa, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.