Profil Dinas

Badan Keuangan Daerah Kota Solok merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Badan Keuangan Daerah disamping bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Perangkat Daerah juga bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah Kota Solok menyelenggarakan  fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih periode 2021-2026 adalah: 

"Mewujudkan Kota Solok Yang Diberkahi, Melalui Pengembangan Sektor Perdagangan Dan Jasa Yang Modern"

dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian religius dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya;

2.  Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

4.  Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan;

5.  Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Badan Keuangan Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Solok menunjang pelaksanaan misi kelima yaitu "Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien", khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah. Pada misi kelima terdapat beberapa isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 4 RPJMD diantaranya yaitu belum optimalnya kinerja instansi pemerintah, belum optimalnya pelayanan publik, dan belum terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Dari 3 (tiga) isu strategis tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah belum terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai pada Misi kelima pada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik", dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah adalah sasaran strategis kedua dengan indikator Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Nilai "A".

Motto Badan Keuangan Daerah Kota Solok:

"PROFESIONAL, CEPAT, TEPAT, AKURAT"

Maklumat Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Solok:

"Badan Keuangan Daerah Kota Solok Akan Memberikan Pelayanan Dengan Sebaik-Baiknya Mengacu Kepada Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku"



+