Tingkatkan Wawasan Pengurus Barang, BKD Gelar Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD 2021

Bukittinggi, (InfoPublikSolok)- Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Hotel Santika Bukittinggi, Rabu-Jum’at (1-3/12/2021).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Solok Bapak Drs. H. Syaiful. A, M.Si yang diikuti secara virtual oleh Narasumber dari Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Drs. Budi Santoso, M.Si, Kepala Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah I Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ibuk Ir. Amanah, M.T dihadapan 121 orang peserta yang terdiri dari Pengurus Barang OPD sebanyak 47 orang, Pengurus Barang Sekolah sebanyak 47 orang dan Panitia (merangkap peserta) sebanyak 27 orang dari BKD.

Kepala BKD Kota Solok, Ibu Novirna Hendayani, SE. M.Si Akt selaku Ketua Panitia Pelaksana, dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah masing-masing sesuai dengan yang diamanatkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.


Sekda Kota Solok selaku Pengelola BMD Kota Solok dalam sambutannya menyampaikan, Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana definisi keuangan daerah sesuai ketentuan perundang undangan adalah segala bentuk kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.


“Saya sangat mengapresiasi diadakannnya Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ini. Sehingga Barang Milik Daerah dapat dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan atau penatausahaan serta pertanggungjawabanya. Hal ini merupakan bagian dari penilaian BPK terhadap penyajian Aset atau Barang Milik Daerah dalam Laporan Keuangan Daerah yang selalu diaudit setiap tahunnya. Kita berharap opini yang diberikan oleh BPK selama lima tahun berturut turut dapat diraih kembali dimasa masa yang akan datang,” ujar Sekda. (Zesmaningsih)